Dampak Darurat Militer bagi Brand dan Perusahaan di Indonesia

INFOBRAND.ID, Jakarta - Isu darurat militer sempat menjadi sorotan publik Indonesia pada akhir Agustus dan awal September 2025, ketika kericuhan dalam demonstrasi di sejumlah daerah memunculkan spekulasi bahwa pemerintah bisa saja mengambil langkah ekstrem untuk menjaga stabilitas. Meski Kementerian Pertahanan membantah kabar penyusunan draf darurat militer dan menegaskan informasi itu tidak benar, wacana tersebut mengingatkan kembali bahwa skenario semacam ini pernah terjadi dalam sejarah Indonesia dan selalu membawa konsekuensi besar, termasuk terhadap dunia usaha.

Baca juga:

• Mayora Perkuat Sinergi Industri dan Komunitas Sosial
• 48 Perusahaan Terlibat Genosida di Gaza, Danone Tak Masuk Daftar

“Tentunya saya selaku juru bicara Kementerian Pertahanan saya menyampaikan bahwa berita ini sama sekali tidak benar,” ujar Brigjen Frega Ferdinand Wenas, Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Senin (8/9).

IKLAN INFOBRAND.ID

Secara hukum, dasar pemberlakuan darurat militer tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 1959 yang menyebutkan bahwa status ini dapat diberlakukan ketika keamanan nasional tidak lagi bisa ditangani oleh otoritas sipil. Dalam praktiknya, kondisi tersebut memberikan kewenangan luas bagi militer untuk mengendalikan kehidupan publik, mulai dari membatasi transportasi dan komunikasi hingga menutup pusat keramaian atau bahkan mengambil alih perusahaan strategis. Situasi seperti ini tentu saja berimplikasi langsung pada bisnis. Perusahaan harus menghadapi gangguan operasional akibat distribusi terhambat, jam malam diberlakukan, atau akses internet dibatasi. Sektor ritel, logistik, pariwisata, hingga teknologi digital biasanya menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampak.

Ketidakpastian politik juga hampir selalu berdampak pada stabilitas finansial. Investor cenderung menunda ekspansi atau bahkan menarik modal keluar dari wilayah terdampak, sementara perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melindungi aset dan karyawan. Hal serupa pernah terlihat di Aceh tahun 2003, ketika pemerintah menetapkan darurat militer untuk meredam konflik bersenjata dengan Gerakan Aceh Merdeka. Aktivitas ekonomi di daerah tersebut terganggu, distribusi komoditas terhenti, dan investasi asing praktis menurun drastis. Bagi perusahaan, ini bukan hanya soal menekan kerugian jangka pendek, melainkan juga menjaga agar kepercayaan investor dan konsumen tidak hilang dalam jangka panjang.

Reputasi brand dalam masa krisis seperti ini juga menjadi taruhan besar. Di tengah situasi politik yang panas, publik sering menuntut perusahaan untuk mengambil sikap. Brand yang dianggap terlalu dekat dengan otoritas bisa menghadapi risiko boikot, sementara mereka yang mampu menunjukkan empati melalui corporate social responsibility (CSR), berpotensi memperkuat citra positif di mata masyarakat. Namun, langkah komunikasi semacam itu harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesan berpihak pada salah satu pihak dalam konflik.

IKLAN INFOBRAND.ID

Pengalaman Indonesia juga mencatat darurat militer di Timor Timur pada 1999. Setelah referendum yang memutuskan wilayah tersebut merdeka, situasi keamanan memburuk hingga Presiden BJ Habibie mengeluarkan keputusan darurat militer. Dalam hitungan minggu, dunia usaha di Timor Timur lumpuh total. Banyak perusahaan harus menutup operasional atau hengkang dari wilayah tersebut, menunjukkan bagaimana kebijakan politik dan keamanan bisa secara langsung mengubah peta bisnis.

Jika darurat militer benar-benar terealisasi, dampaknya akan terasa luas pada perusahaan-perusahaan di berbagai sektor. Ritel dan e-commerce bisa kehilangan pasar akibat mobilitas yang terbatas, startup teknologi akan terhambat oleh pembatasan internet, perbankan menghadapi risiko penarikan dana secara besar-besaran, sementara sektor energi dan infrastruktur strategis bisa saja berada di bawah kendali langsung pemerintah.

Baca juga:

IKLAN INFOBRAND.ID

• Sharp Luncurkan Smartphone Berkamera Leica dan Berstandar Militer
• Pindad dan KG Mobility Kerja Sama Produksi Mobil dan Bus Listrik

Meski skenario itu pada akhirnya terbantahkan, dunia usaha tetap perlu belajar dari sejarah. Darurat militer adalah pengingat bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Perusahaan yang tanggap biasanya menyiapkan rencana krisis, menjaga keselamatan karyawan, mendiversifikasi rantai pasok, serta membangun komunikasi yang netral namun penuh empati kepada publik. Dalam situasi penuh ketidakpastian, bukan hanya keuntungan yang dipertaruhkan, melainkan juga keberlanjutan brand dan kepercayaan masyarakat yang selama ini menjadi modal utama dunia usaha.